BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
MASALAH
Bimbingan dan konseling sebagai ilmu, merupakan suatu hal yang
masih baru, apalagi kalau dilihat di Indonesia ini. Tetapi, ini tidaklah
berarti bahwa masalah bimbingan dan konseling di Indonesia itu belum ada sama
sekali. Sebetulnya masalah bimbingan dan konseling telah lama dikenal di
Indonesia. Hanya kalau dilihat dengan bimbingan dan konseling yang kita hadapi
sekarang ini, berbeda dalam segi pendekatannya.
Pada
saat ini konseling di Indonesia belum sampai pada kondisi yang mapan, namun
harus sudah menyesuaikan diri dengan perubahan global yang dipicu oleh kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi, kemudahan transportasi, dan hilangnya
batas-batas struktural yang mengkotak-kotakan manusia berdasarkan negara atau
wilayah.
B.
RUMUSAN MASALAH
1.
Bagaimana sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di
Indonesia?
2.
Bagaimana dinamika perkembangan bimbingan dan konseling
di Indonesia?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Sejarah
Bimbingan dan Konseling di Indonesia
Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan di
Indonesia semakin dirasakan pula kebutuhan akan adanya pelayanan khusus
bimbingan dan konseling, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemerdekaan
republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah
menghasilkan berbagai perubahan yang mendasar bagi pelaksanaan pendidikan. Sejak
itu, perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan terus-menerus dilancarkan
oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak yang masuk sekolah tidak lagi
terbatas hanya pada anak-anak yang bersifat dari golongan masyarakat tertentu
saja. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu mereka
memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang
latar belakangnya (orang tua, ekonomi, kemampuan, dan sebagainya). Akibatnya,
sekolah harus menampung semua anak yang beraneka tingkat kemampuan, bakat,
minat, dan berbagai latar belakang. Pelajaran klasikal saja tidak mungkin
dapat melayani kebutuhan semua anak yang beraneka ragam itu. Untuk itu
diperlukan pelayanan khusus yang disebut bimbingan dan konseling.[1]
Dengan diadakannya konferensi FKIP (Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di seluruh Indonesia yang berlangsung di Malang
sejak tanggal 20-24 Agustus 1960, telah diputuskan bahwa bimbingan dan
konseling dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Hal tersebut menunjukkan adanya
langkah yang lebih maju, yaitu bimbingan dan konseling sebagai suatu ilmu yang
dikupas secara ilmiah. Dengan adanya instruksi dari pihak pemerintah (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan) untuk melaksanakan bimbingan dan konseling di
sekolah-sekolah, telah membuat bimbingan dan konseling semakin maju di
lingkungan sekolah.[2]
Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia menjadi semakin
mantap dengan terjadinya perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan
Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)
pada tahun 2001. Pemunculan nama ini dilandasi terutama oleh pemikiran bahwa
bimbingan dan konseling harus tampil sebagai profesi yang mendapat pengakuan
dan kepercayaan publik.[3]
Berdasarkan penelaah yang cukup kritis terhadap perjalanan historis
gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia, Prayitni (2003) mengemukakan
bahwa periodesasi perkembangan gerakan bimbingan dan penyuluhan di Indonesia
melalui lima periode, yaitu: periode prawacana, pengenalan, pemasyarakatan,
konsolidasi, dan tinggal landas.
, B. Dinamika Perkembangan Bimbingan dan Konseling di Indonesia
Kegiatan bimbingan pada hakikatnya
telah berakar dalam seluruh kehidupan dan perjuangan bangsa Indonesia. Akan
tetapi patut diakui bahwa bimbingan yang bersifat ilmiah dan professional masih
belum berkembang secara mantap atas dasar falsafah Pancasila. Berikut ini akan dibahas mengenai
perkembangan usaha bimbingan dalam pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan,
dekade 40-an, dekade 50-an, dekade 60-an, dekade 70-an, dan
dekade 80-an. Masing–masing dekade mempunyai karakteristik tertentu sesuai
dengan situasi dan keadaan pada masing–masing dekade.
1.
Sebelum
Kemerdekaan
Masa sebelum kemerdekaan yaitu pada masa penjajahan belanda dan
jepang, kehidupan rakyat Indonesia berada dalam cengkeraman penjajah.[4] Dalam situasi seperti ini upaya bimbingan sudah tentu diarahkan
bagi perwujudan dan tujuan pendidikan masa itu yaitu menghasilkan manusia
pengabdi penjajah. Akan tetapi rasa cinta akan Nasionalisme rakyat Indonesia sangat
besar dan tebal untuk memperjuangkan kemandirian bangsa Indonesia melaui
pendidikan, sehingga upaya penjajah banyak mengalami hambatan.
Salah satu diantaranya adalah Taman Siswa yang dipelopori oleh K.H. Dewantara
yang gigih menanamkan nasionalisme dikalangan para siswanya. Dengan falsafah
yang terkenal yaitu “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut
Wuri Handayani,”. Dari sudut pandang tersebut pada hakikatnya adalah dasar
bagi pelaksanaan bimbingan. Dengan dasar
itu siswa dibantu untuk mandiri melalui prinsip keteladanan, motivasi, dan
bimbingan. Disamping itu, lembaga–lembaga pendidikan di pesantren lebih
menekankan upaya memandirikan para santri sebagai manusia yang beragama,
berpribadi, bersosial, dan berbudaya, melalui system pendidikan di pesantren.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam situasi pendidikan
pada masa penjajahan terkandung modal dasar dan benih–benih untuk berkembangnya
bimbingan.
2.
Dekade 40-an
sampai dekade 50-an (Perjuangan)
Dalam bidang pendidikan, pada dekade 40-an lebih banyak ditandai
dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan.[5] Setelah itu, pendidikan mulai
ditata oleh Menteri PKK pertama yaitu K.H.Dewantara, pada masa itu, disela–sela
perjuangan yang masih gencar pendidikan diupayakan sebagai suatu wujud
kemerdekaan. Masalah
kebodohan dan keterbelakangan merupakan masalah besar dan tantangan yang paling
besar bagi pendidikan pada saat itu. Melaui pendidikan serba darurat maka pada
saat itu diupayakan secara bertahan memecahkan masalah besar
tadi antara lain melalui pemberantasan buta huruf. Selain
itu mendidik bangsa Indonesia agar memahami dirinya sebagai bangsa yang
merdeka, sesuai
dengan Pancasila dan undang–undang dasar 1945. Hal ini pula yang menjadi focus
utama dalam bimbingan pada saat itu.
3.
Dekade 60-an (Perintisan)/Periode
I dan II Prawacana dan pengenalan
sebelum 1960 sampai 1970-an)
Memasuki dekade 60-an situasi politik kurang begitu menguntungkan
dengan klimaksnya pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965. Akan tetapi dalam dekade
ini pula lahir orde baru tahun 1966, yang kemudian meluruskan dan menegakkan,
serta sudah mulai mantap dalam merintis kearah terwujudnya suatu sistem
pendidikan nasional. [6]
Pada periode ini pembicaraan tentang bimbingan dan konseling telah
dimulai, terutama oleh para pendidik yang pernah mempelajarinya di luar negeri.
Ada peristiwa penting dalam bidang pendidikan diantaranya; Ketetapan MPRS Tahun
1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional, Lahirnya Kurikulum SMA Gaya Baru 1964
dengan keharusan pelaksanaan bimbingan dan konseling (bimbingan dan penyuluhan),
Lahirnya kurikulum 1968.[7]
Periode ini berpuncak dengan dibukanya Jurusan Bimbingan dan
Penyuluhan pada tahun 1963 di IKIP Bandung (sekarang UPI : Universitas Pendidikan Indonesia).
Pembukaan jurusan ini menandai dimulainya periode kedua yang secara tidak
langsung memperkenalkan pelayanan BP Kepada masyarakat akademik, dan pendidik.
Sukses periode kedua ini ditandai dengan dua keberhasilan yaitu diluluskannya
sejumlah sarjana BP dan semakin dipahami dan dirasakan kebutuhan akan pelayan
tersebut.[8]
Keadaan diatas memberikan tantangan bagi keperluan layanan
bimbingan dan konseling disekolah sebagai salah satu kelengkapan sistem. Layanan
bimbingan diperlukan tidak hanya sebagai sesuatu yang implisit tapi diperlukan
sebagai suatu yang eksplisit. Disinilah timbul tantangan untuk mulai merintis pelaksanaan layanan
bimbingan dan konseling yang berprogram dan terorganisasi dengan baik. Beberapa
upaya perintisan yang telah dilakukan yaitu:
a.
Anjuran dari
para pengelola, agar sekolah–sekolah melaksanakan bimbingan dan konseling .
b.
Dibukanya
jurusan bimbingan dan konseling pada beberapa IKIP dan masuknya mata kuliah
bimbingan dan konseling di IKIP.
c.
Penyelenggaraan
penataran bagi para petugas atau calon petugas bimbingan dan konseling
disekolah.
d.
Gerakan
memasyarakatkan perlunya bimbingan dan konseling di sekolah.
e.
Publikasi
kepustakaan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling
4.
Dekade 70-an
Penataan (Periode III Pemasyarakatan/1970 sampai 1990-an)
Dalam dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui
penataan penataan legalitas sistem; konsep, dan
pelaksanaanya. Pada periode ini diberlakukannya
kurikulum 1975 untuk Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas. Kurikulum
ini secara resmi mengintegrasikan kedalamnya layanan BP untuk siswa. Pada tahun
ini terbentuk organisasi profesi BP , dengan nama IPBI (Ikatan Petugas
Bimbingan Indonesia). Pada periode ketiga ini ditandai juga dengan pemberlakuan
kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984 ini,
pelayanan BP difokuskan pada bidang bimbingan karir. Pada periode ini muncul
beberapa permasalahan ,seperti :[9]
a.
Berkembangnya
pemahaman yang keliru yaitu mengidentikkan Bimbingan Karir (BK) dengan
Bimbingan Penyuluhan (BP), sehingga muncul istilah BK/BP.
b.
Kerancuan dalam
mengimplementasikan SK Menpan No.26/Menpan/1989 terhadap penyelenggaraan
layanan bimbingan di sekolah. Dalam SK tersebut terimplikasi bahwa semua guru dapat
diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP. Akibatnya pelayanan BP menjadi kabur,
baik pemahaman maupun implementasinya.
Beberapa upaya kegiatan penataan bimbingan selama dekade ini yaitu
:[10]
a.
Pemantapan
layanan bimbingan dan konseling di sekolah
berdasarkan kurikulum 1975.
b.
Kegiatan
penataran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam bimbingan dan konseling mulai
dari tingkat nasional sampai ke daerah.
c.
Pemantapan
layanan bimbingan dan konseling untuk menunjang inovasi di PPSP.
d.
Adanya program
darurat dalam upaya pengadaan tenaga bimbingan dan konseling antara lain PGSLP
yang disempurnakan.
e.
Pemantapan
kurikulum jurusan bimbingan dan konseling pada LPTK.
f.
Mulai dibuka
program pasca Sarjana untuk bidang bimbingan dan konseling di IKIP Bandung
tahun 1977.
g.
Perintisan
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.
h.
Kelahiran IPBI
(Ikatan Petugas Bimbingan Indoesia) di Malang bulan Desember 1975, sebagai
wadah para petugas pembimbing.
i.
Berbagai
kegiatan seminar dan lokakarya dalam bidang bimbingan baik tingkat
internasional, nasional, maupun regional/lokal.
j.
Penelitian–penelitian
dalam bidang bimbingan atau bidang–bidang lain yang relevan oleh Balitbang
Dikbud, perguruan tinggi, lembaga organisasi atau perseorangan .
Kegiatan–kegiatan
diatas dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya menata kegiatan bimbingan baik
secara konseptual, maupun secara operasional. Melalui upaya ini semua pihak telah
merasakan apa, mengapa, bagaimana, dan dimana bimbingan dan konseling.
Dibawah ini dijelaskan lebih detail
event-event pada dekade 70-an, diantaranya:
a.
Tahun 1971
Berdirinya
proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) pada enam IKIP, yaitu IKIP Padang,
IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Malang, dan IKIP Surabaya.
Melalui
proyek itu, pelayanan bimbingan dan konseling ikut dikembangkan. Setelah beberapa kali lokakarya
yang dihadiri oleh beberapa pakar pada waktu itu, berhasil disusun buku “Pola
Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan Penyuluhan pada Proyek Perintis
Sekolah Pembangunan”. Selanjutnya
buku ini dimodifikasi menjadi buku “Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan
pada Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan”.
b.
Tahun 1975
Lahir
dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut Kurikulum SMA 1975
sebagai pengganti kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1968). Kurikulum
1975 memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satu di
antaranya adalah buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.
c.
Tahun 1975
Diadakannya
konferensi Nasional bimbingan I di Malang. Konvensi ini berhasil menelurkan
beberapa keputusan penting, yaitu:
1)
Terbukanya
organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI);
2)
Tersusunnya AD/ART
IPBI, kode etik konselor, dan program kerja IPBI periode 1976-1978. Selanjutnya
ini diikuti oleh beberapa kali konvensi dan kongres, yang diadakan secara
berturut-turut di Salatiga, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan
Padang.
d.
Tahun 1978
Diselenggarakannya
program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan sebagai suatu upaya
pengangkatan tamatan jurusan BP yang dihasilkan oleh IKIP tetapi belum ada
jatah jabatannya, di samping untuk mengisi kekosongan jabatan guru bimbingan di
sekolah. Agaknya
tamatan program-program itulah yang pertama kali diangkat sebagai konselor atau
guru bimbingan di sekolah.
e.
Tahun 1989
Lahirnya
surat keputusan Menteri Perdayagunaan aparatur Negara No. 026/Menpan/1989
tentang Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan
itu disinggung pula adanya pengaturan kenaikan pangkat jabatan guru pembimbing,
kendatipun tidak begitu bagus.
f.
Tahun 1989
Lahirnya
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Undang-Undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 28 dan 29 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan
bimbingan dan konseling pada satuan-satuan pendidikan (masing-masing Bab X
Pasal 25, Bab X Pasal 27).
g.
Tahun 1991 s.d.
1993:
1)
Dibentuk
divisi-divisi dalam IPBI, yaitu:
a)
Ikatan
Pendidikan Konselor Indonesia (IPKON)
b)
Ikatan Guru
Pembimbing Indonesia (IGPI)
c)
Ikatan Sarjana
Konseling Indonesia (ISKIN)
2)
Diperjuangkan
oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah.
Diyakini apabila jabatan fungsional tersendiri itu terwujud, maka upaya
profesionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling akan lebih terjamin untuk
dapat terlaksana dengan berhasil.
5.
Dekade80-an
Pemantapan (Periode IV/ Konsolidasi 1990–2000)
Setelah melalui penataan, maka dalam dekade 80-an
ini bimbingan diupayakan agar mantap. Dalam dekade ini lebih menekankan
dihasilkannya manusia pembangunan yang lebih mandiri yang peka perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peka pula akan pertumbuhan bangsa.[11] Pada periode ini IPBI berusaha
keras untuk mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP itu dapat dilaksanakan oleh
semua guru (seperti terjadi pada periode keempat diatas). Pada periode ini ditandai oleh :[12]
a.
Diubahnya
secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling, istilah yang dipakai sekarang
adalah bimbingan dan konseling (BK).
b.
Pelayanan BK di sekolah
hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugasi untuk itu.
c.
Mulai
diselenggarakan penataran (nasional dan daerah ) untuk guru–guru pembimbing.
d.
Mulai adanya
formasi untuk pengangkatan menjadi guru pembimbing.
e.
Pola pelayanan
BK di sekolah
dikemas dalam “BK Pola 17”.
f.
Dalam bidang
kepengawasan sekolah dibentuk kepengawasan bidang BK.
g.
Dikembangkannya
sejumlah panduan pelayanan BK di sekolah yang
lebih operasional oleh IPBI.
6.
Periode V
(Lepas Landas)
Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap pembangunan yang
ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri
khususnya aspek ekonomi.[13]Semula diharapkan periode konsolidasi akan dapat mencapai hasil–hasil
yang memadai, sehingga mulai tahun 2001 profesi BK di Indonesia sudah dapat
tinggal landas. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang
belum terkonsolidasi yang berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM),
kelemahannya berakar dari kondisi untrained, undertrained dan uncommitted
para pelaksana layanan, walaupun begitu pada tahun–tahun setelah masa konsolidasi terdapat
beberapa peristiwa yang dapat dijadikan tonggak bagi pengembangan profesi
konseling menuju era lepas landas yaitu :[14]
1.
Penggantian
nama organisasi profesi dari IPBI menjadi ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling
Indonesia )
2.
Lahirnya undang–undang
No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya termuat
ketentuan bahwa konselor termasuk salah satu jenis tenaga pendidik (Bab I Pasal
1 Ayat 4 )
3.
Kerjasama ABKIN
dengan Direktorat PLP dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing konselor SMP
dan sekaligus memberikan pelatihan kepada mereka.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Sejak diproklamasikan kemerdekaan
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 banyak sekali perubahan pada
bidang pendidikan. Sejak saat itu pemerintah juga ikut menyukseskan kegiatan
ada kaitannya dengan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pemerintah tidak lagi
selektif dalam hal peserta didik, pemerintah tidak menyediakan pendidikan hanya
untuk masyarakat tertentu saja tapi untuk semua golongan. Akibatnya, sekolah
harus menampung semua anak yang beraneka tingkat kemampuan, bakat, minat, dan
berbagai latar belakang.
Selanjutnya bimbingan dan konseling
telah diputuskan dalam kurikulum berdasarkan konferensi FKIP di seluruh
Indonesia yang dilakukan pada tanggal 20-24 Agustus 1960, itu berarti bahwa bimbingan dan konseling sebagai suatu ilmu
yang dikupas secara ilmiah. Dengan adanya instruksi dari pihak pemerintah
(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) untuk melaksanakan bimbingan dan
konseling di sekolah-sekolah, telah membuat bimbingan dan konseling semakin
maju di lingkungan sekolah.
B.
Dinamika perkembangan
bimbingan dan konseling di Indonesia
1.
Sebelum
Kemerdekaan
2.
Dekade 60-an
(Perintisan)/Periode I dan II Prawacana dan pengenalan sebelum 1960
sampai 1970-an)
3.
Dekade 70-an
Penataan (Periode III Pemasyarakatan/1970 sampai 1990-an)
4.
Dekade80-an
Pemantapan (Periode IV/ Konsolidasi 1990–2000)
5.
Periode V
(Lepas Landas)
DAFTAR
PUSTAKA
Prayitno.Erman Anti.Dasar-dasar
Bimbingan dan Konseling. (Jakarta; PT RINEKA CIPTA. 1999.
Bimo Walgito. Bimbingan dan konseling (studi&karier).(Yogykarta; CV ANDI OFFSET.2010.
Yusuf,Syamsu. Landasan Bimbingan dan Konseling . (Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Offset. 2010.
Sukardi, Dewa ketut. Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah. (Jakarta:
PT Rineka Cipta). 2008.
[1]Prayitno, Erman
Anti,Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta;PT RINEKA CIPTA,
1999), 351.
[2]Bimo Walgito, Bimbingan
dan konseling (studi&karier), (Yogykarta;CV ANDI OFFSET,2010), 17-18.
[3]Yusuf,Syamsu,Landasan
Bimbingan dan Konseling . (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset. 2010)97.
[4] Sukardi, Dewa
ketut, Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, (Jakarta:
PT Rineka Cipta) 21.
[5]Sukardi, Dewa
ketut, Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta:
PT Rineka Cipta) 22.
[6] Ibid, 23.
[7] Ibid, 24.
[8]Yusuf,Syamsu,Landasan
Bimbingan dan Konseling. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset. 2010)98.
[9]Yusuf,Syamsu,Landasan
Bimbingan dan Konseling .(Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset. 2010)98.
[10]Sukardi, Dewa
ketut, Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah,(Jakarta:
PT Rineka Cipta) 25-26.
[11]Ibid,26.
[12] Yusuf,Syamsu,Landasan
Bimbingan dan Konseling .(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2010) 98.
[13] Sukardi, Dewa
ketut, Pengantar Pelaksana Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah,(Jakarta:
PT Rineka Cipta) 28.
